HELLODEPOK.COM – Relawan Kaesang Pangarep menyerukan menangkap 8 tuyul di Depok.
Seruan menangkap 8 tuyul yang dimaksud, yakni:
1. Pelaku kekerasan seksual
2. Sindikat prostitusi anak
3. Tukang gusur sekolah.
4. Pembuat kebijakan intoleran.
5. Pemain program dan anggaran,
6. perusak lingkungan.
7. Mafia tanah dan maling setu
8. Pengutip retribusi ilegal.
Baca Juga:
Ketika Fitnah Jadi Viral: Ridwan Kamil Seret Lisa Mariana ke Pengadilan
KPK Terus Beraksi: Geledah Bogor dan Depok dalam Kasus Korupsi PT IIM
Terkuak! Skandal Titip Menitip Siswa Goyang SPMB Jawa Barat 2025, Siapa Pelakunya?
Seruan tersebut terdapat dalam spanduk yang terpasang di lokasi diskusi publik bertajuk ‘Menakar Komitmen Lingkungan Calon Wali Kota Depok Kaesang Pangarep’.
Kegiatan diselenggarakan oleh Relawan Kaesang Menang di Joglo Nusantara Kecamatan Sawangan, Depok, Minggu, 2 Juli 2023.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Anak Bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok 2024, Ini Tanggapan Partai Gerindra
Salah satu undangan dari Founder Yayasan Pohon Emas Nusantara (PENA Foundation), Sandi Hanafia mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan 8 tuyul itu memang relevan dengan isu Depok saat ini.
Baca Juga:
Komunikasi Strategis Publikasi Press Release, Kunci UMKM Memenangkan Perhatian Media dan Pasar
CV VIP Tersandung Korupsi Timah, Kejagung Sita Aset Rest Area Jagorawi Bernilai Fantastis
“Sempat viral kan isu tuyul dan babi ngepet di Depok, juga poin-poinnya memang sedang menghangat di Depok,” ujar Sandi Hanafia.
Terkait isu situ yang hilang, dulu saat ia concern di Depok, pada 2018 keras berbicara Situ Gugur di Kelurahan Pasir Putih Sawangan yang diuruk dan ada juga situ yang menurut informasi dijadikan perumahan.
“Bahkan dari 33 situ, yang masih eksisting dan aktif hanya 19 s.d 20 an situ, pada 2020 Paripurna RTRW sampai sekarang juga belum ada turunannya.”
“Dulu ada istilah “kalau dulu Depok banjir Jakarta kelelep”, eh, sekarang sudah sedengkul,” kata Sandi.
Baca Juga:
Polemik Publikasi Pemerintah Jawa Barat, KAWANI Sikapi Etika dan Propaganda Gubernur Dedi Mulyadi
Menurutnya, belum integralnya dalam membangun dan melestarikan lingkungan di Kota Depok.
“Ini kan tidak ada, eksekutif dan legislatifnya pun tidak sinergi,” papar Sandi.
Juga terkait pemenuhan ruang terbuka hijau yang seharusnya 30 persen, tetapi saat ini Menurut informasi yang diketahui baru ada 12,8 persen
Dan pemerintah tidak bisa memaksimalkan tanah-tanah partikelir, seperti pervonding dan SK Kinag.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
“SK Kinag itu aja masih dikuasai raja-raja kecil di wilayah,” kata Sandi Hanafia.
Menurutnya, Depok masih belum jelas apa yang mau dibenahi, apakah infrastruktur dulu atau suprastruktur lebih dulu.
Jika infrastruktur yang pembangun fisiknya, sedangkan suprastruktur di sistem dan SDM yang dibenahi.
“Jangan bicarakan SDM yang hebat-hebat di Depok, tapi di sisi lain wilayahnya tidak di benahi. Depok itu sudah sangat heterogen.”
“Bonus demografi milenial dan GenZ luar biasa, bahkan online shop-nya termasuk yang sangat besar, tapi tanpa tidak ada pembinaan,” ucapnya. (DRI).***
