Pemerintah hingga Saat Ini Belum Bisa Tindak Buzzer-buzzer, Menko Polhukam Ungkap Alasannya

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 20 Juli 2023 - 14:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Facebook.com/@Mahfud MD)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Facebook.com/@Mahfud MD)

HELLODEPOK.COM – Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menyatakan tidak mudah untuk mengidentifikasi buzzer di media sosial. Pasalnya, mereka kerap menyerang secara random.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

“Buzzer itu kan sulit diidentifikasi ya. Kadang kala setiap orang menjadi buzzer untuk siapa pun,” ujar

“Kadang kala A menjadi buzzer untuk nyerang B, besoknya sudah nyerang si C, dan itu silang.”

“Jadi itu kalau semuanya dilarang, itu bisa ribuan, setiap hari orang disebut buzzer,” sambungnya.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Gibran Rakabuming Raka Jadi Juru Kampanye Ganjar Pranowo yang Diusung PDIP pada Pilpres 2024

Mahfud menegaskan, hingga kini belum ada yang bisa membuktikan para buzzer yang kerap dikaitkan dengan tujuan tertentu diorganisir dan dibiayai.

“Yang disebut buzzer resmi yang katanya dibayar itu, itu selalu katanya-katanya. Ketika ditanya siapa yang bayar, siapa yang mengorganisir, tidak ada yang bisa membuktikan juga,” tuturnya.

Menurut Mahfud, pemerintah pun hingga saat ini belum bisa menindak buzzer-buzzer tersebut karena berpotensi menimbulkan anggapan adanya pembungkaman kebebasan berpendapat.

“Kalau orang buat berita yang tidak sopan lalu di takedown lah istilahnya.”

“Tetapi kan susah ya, kalau begitu nanti bisa dituntut juga, pemerintah yang melanggar UU ITE,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran agar tidak mudah percaya terhadap informasi di media sosial.

“Mari kita bangun kesadaran masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berita-berita, terutama kalau akun-akun yang tidak jelas itu tiba-tiba muncul ini, muncul itu yang tidak jelas,” tukasnya.***

Berita Terkait

Prabowo Subianto Sebut bagi yang Ingin Mengabdi, Tak Ada Tempat untuk Dendam dan Benci di Hati
Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Menang hingga di Atas 60 Persen di Pilkada Jawa Barat 2024
Bahlil Lahadalia Sebut Posisi Ketua MPR Hasil Pertukaran dengan Jumlah Menteri, Ini Tanggapan NasDem
Soal Kabar 7 Jatah Menteri yang Diberikan Presiden Prabowo Subianto, Ini Tanggapan Bahlil Lahadalia
Yakin Prabowo Subianto Mampu Jadikan Indonesia Pemimpin di ASEAN, Begini Penjelasan Majelis Syuro PKS
Dalam Rapat Paripurna di Senayan Puan Maharani Ditetapkan Sebagai Ketua DPR RI Periode 2024-2029
PWI Kota Depok Gelar Debat Kandidat Paslon SS-Chandra, Ketua PWI Kota Depok : Tegaskan Agenda Debat Kandidat Bukan Mengada-Ada
PWI Kota Depok Tantang Paslon Debat Terbuka dengan Wartawan
Hello Media Group (HMG) mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release, content placement, dan iklan. Penting untuk instansi, organisasi, dunia bisnis, dan tokoh publik. Kerja sama, hubungi: 08531-5557788

Berita Terkait

Kamis, 13 Maret 2025 - 22:04 WIB

Mantan Wartawan Republika Terpilih Jadi Ketua UMKM Depok, Siap Kembangkan UMKM ke Tingkat Nasional dan Internasional

Kamis, 13 Maret 2025 - 20:20 WIB

BRI Bekasi Harapan Indah Gelar Sosialisasi Penanggulangan Bencana Bersama BPBD Kota Bekasi

Kamis, 13 Maret 2025 - 19:21 WIB

BRI Cabang Cimanggis Depok Dukung Perkembangan Bisnis UMKM di Tapos

Kamis, 6 Maret 2025 - 23:51 WIB

Komitmen GEDOR dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Eman: Dukung Kebijakan Walikota Depok Terkait Sarana Pendidikan

Rabu, 5 Maret 2025 - 04:43 WIB

PWI dan IJTI Beri Pelatihan Kehumasan Jajaran Polrestro Depok

Selasa, 18 Februari 2025 - 13:19 WIB

Gerakan Depok Bersatu (GEDOR) Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk Menyelidiki Dugaan Korupsi Yang Dilaporkan LSM Gelombang.

Selasa, 18 Februari 2025 - 11:29 WIB

Dandim Depok Kolonel Iman Widhiarto Raih Penghargaan Ketahanan Pangan dari PWI Depok

Selasa, 18 Februari 2025 - 10:45 WIB

Bapanas Ajak PWI Depok di HPN 2025 untuk Ikut Jaga ketahanan Pangan

Berita Terbaru

Uncategorized

BRI Cabang Cimanggis Depok Dukung Perkembangan Bisnis UMKM di Tapos

Kamis, 13 Mar 2025 - 19:21 WIB