Inilah Persamaan dan Perbedaan antara Petugas Partai dan Petugas Rakyat Menurut Pakar Hukum

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 17 Mei 2023 - 10:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangkapan layar Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN Prof. Bayu Dwi Anggono. (Dok. Law.unej.ac.id)

Tangkapan layar Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN Prof. Bayu Dwi Anggono. (Dok. Law.unej.ac.id)

PERSDA.COM – Sejumlah pakar yang tergabung Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) memaparkan tinjauan hukum tata negara terkait dengan petugas partai juga harus menjadi petugas untuk rakyat pada Pemilu 2024 dalam webinar yang digelar Pengurus Pusat APTHN-HAN, Selasa 14 Mei 2023.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN Prof. Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa tema Petugas Partai dan Petugas Rakyat dalam Tinjauan Hukum Tata Negara merupakan topik pembuka dalam webinar series yang dilaksanakan oleh dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam agenda demokrasi Pemilu 2024.

“Perdebatan soal petugas partai atau petugas rakyat didiskusikan secara akademik oleh para pakar hukum dan pakar ilmu politik yang berkompeten,” katanya.

Menurut pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riwanto, secara teoritik konsep petugas partai dan petugas rakyat harus dikaitkan dengan konsep partai politik.

“Parpol merupakan subjek hukum utama dalam penyelenggaraan negara dan penggerak demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa parpol,” tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya di sini: The Electoral: Solusi Efektif dan Profesional untuk Kampanye Caleg di Pemilihan Umum 2024

Ia menjelaskan hal tersebut terbukti dalam Pasal 22E dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa parpol sebagai aktor utama dalam pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden.

Salah satu tugas partai adalah memenangkan calon-calonnya dalam pemilihan anggota legislatif atau eksekutif (Pilpres).

“Parpol menjadi organ penting dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.”

“Dalam konteks Pilpres, yang memiliki hak konstitusional mencalonkan presiden atau wakil presiden adalah parpol,” katanya.

Sementara itu, pakar ilmu politik UGM Mada Sukmajati mengatakan bahwa konsep petugas partai atau petugas rakyat dari pendekatan representasi politik.

Ada tiga model, yaitu konsep trustee, wakil partai memiliki independensi untuk bersikap sendiri.

“Kemudian delegate berarti kandidat yang ditunjuk partai (baik di legislatif maupun di eksekutif) menjalankan kebijakan/platform partai, dan terakhir konsep politico yang merupakan campuran antara trustee dan delegate,” tuturnya.

Dalam konteks Indonesia, lanjut dia, idealnya menurut UUD NRI Tahun 1945 efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yakni dukungan parpol pada satu sisi dan dukungan rakyat.

“Konsep petugas partai dan petugas rakyat harus berjalan beriringan, menyelaraskan antara kepentingan partai dan rakyat,” katanya.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Khairul Fahmi mengutarakan bahwa istilah petugas partai dan petugas rakyat bukanlah konsep yang harus dihadap-hadapkan.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Ketika capres itu terpilih dan mendapatkan mandat rakyat, dia tidak hanya sebagai petugas partai, tetapi juga sebagai petugas rakyat secara keseluruhan,” ujarnya.***

Berita Terkait

Semar Desa Gelar Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran sekali putaran,Wiranto : Survei Pasangan 02 Capai Lebih 50 Persen
Lagi-lagi Prabowo Subianto Jadi Korban Hoaks, Diisukan Sakit Padahal Enerjik di Tengah-tengah Rakyat
Paket Press Release dengan Konten Politik, Kurang dari Rp3 Juta Mendapat Publikasi di 10 Media Online
Prabowo Subianto Tiba di Semarang Ikuti Kirab Kebangsaan, Disambut Heboh Ratusan Ribu Warga
Gibran Rakabuming Raka Tanya Soal Inflasi Hijau di Debat Cawapres, Mahfud MD Enggan Menjawab
CALEG PKB DPR RI MOHAMAD FUAD SAPA WARGA KOTA BEKASI, MEMBANGUN KEDEKATAN DENGAN WARGA
Kami Siap Publikasikan Press Release Anda di Pers Daerah Kota Anda, 10 Kali Publikasi Cukup Rp3 Juta Saja
Prabowo Subianto Cium Bendera Palestina Pemberian Warga Kepri, Ajak Doa untuk Kemerdekaan Palestina
Hello Media Group (HMG) mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release, content placement, dan iklan. Penting untuk instansi, organisasi, dunia bisnis, dan tokoh publik. Kerja sama, hubungi: 08531-5557788

Berita Terkait

Selasa, 13 Februari 2024 - 07:05 WIB

Korban Sempat Minum Minuman Keras, Polisi Masih Selidiki Kasus Dugaan Pembunuhan Anggota Ormas

Senin, 12 Februari 2024 - 08:14 WIB

Hadiri HPN PWI Kota Depok, Bang Pradi : Saya Mengajak Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya,Jangan Golput

Sabtu, 10 Februari 2024 - 15:34 WIB

Cuaca Hari Ini: Siang Hari di Bekasi, Depok, dan Bogor Diprediksi akan Hujan dengan Intensitas Sedang

Sabtu, 10 Februari 2024 - 15:11 WIB

Dalami Temuan Jasad Pria di Kamar Kost di Kawasan Beji, Kota Depok, Polisi Ungkap Identitasnya

Jumat, 19 Januari 2024 - 16:38 WIB

Wanita Lapor Polisi, Anaknya Mengaku Bunuh Seorang Wanita di Rumah Kontrakan Sukmajaya, Depok

Rabu, 10 Januari 2024 - 08:05 WIB

Sambangi Pos Satkamling RW 14 Perum Puri Bojong Lestari, Kapolres Depok : Ciptakan Pemilu Yang Damai dan Kondusif

Kamis, 28 Desember 2023 - 15:13 WIB

Polisi Tangkap Sindikat Perampokan Minimarket yang Beroperasi di Tangerang dan Depok, Bogor, dan Jakarta

Rabu, 13 Desember 2023 - 14:14 WIB

Polres Metro Depok Buka Penitipan Motor, Selama Mudik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Berita Terbaru